Pemadaman Listrik Bergilir di Kotabaru, PLN Ungkap Gangguan Sejumlah Pembangkit

Klik-info
5 Okt 2026 23:19
Daerah 0
2 menit membaca

KLIK-INFO, KOTABARU – Pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Kotabaru kembali menjadi sorotan DPRD. Kondisi tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kotabaru bersama PT PLN (Persero) ULP Kotabaru, Senin (5/10/2026).

RDP dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kotabaru Awaludin. Ia meminta PLN segera menyelesaikan proses perbaikan dan optimalisasi sistem agar pemadaman tidak terus berulang.

“Kami berharap proses perbaikan dan optimalisasi sistem dapat segera rampung, sehingga pemadaman listrik tidak terus berulang,” ujar Awaludin.

Dalam RDP tersebut, Awaludin juga menegaskan agar PLN tidak melakukan pemadaman dalam beberapa hari ke depan. Hal itu berkaitan dengan agenda kedatangan pejabat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ke Kabupaten Kotabaru pada Kamis.

Selain itu, DPRD juga meminta PLN membatasi durasi pemadaman bergilir maksimal dua jam.

“Selain itu juga, ada pernyataan dari para anggota DPRD meminta kepada pihak PLN yang berhadir agar pemadaman secara bergilirnya cukup 2 jam saja,” ujarnya.

Sementara itu, Manager PLN ULP Kotabaru Kota M. Reza menjelaskan, pemadaman terjadi akibat gangguan pada sejumlah pembangkit dalam sistem interkoneksi Kalimantan.

“Gangguan sempat terjadi pada tiga PLTU di wilayah Kalselteng, yakni PLTU Asam-Asam, PLTU TKS, dan PLTU TPI. Setelah itu pulih, muncul gangguan baru di tiga PLTU di Kalimantan Timur, yaitu PLTU CFNS, Indoka, dan Senipah,” jelasnya.

Dalam kondisi normal, Kalimantan Timur memasok sekitar 70 MW ke Kalimantan Selatan. Ketika terjadi gangguan, pasokan berkurang sehingga PLN harus melakukan pemadaman bergilir untuk menjaga kestabilan sistem.

PLN juga menyiapkan tambahan daya hingga 150 MW secara bertahap sampai akhir tahun melalui pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Sekitar 10 MW PLTD telah terpasang di Batulicin.

PLN turut mengupayakan agar pemadaman lebih banyak diarahkan ke sektor industri sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *