KLIK-INFO, KOTABARU — Pemerintah Kabupaten Kotabaru menerima kunjungan Tim Penilai dan Verifikasi Program Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (PK2D) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Agenda tahunan ini dipusatkan di Aula Bamega Kantor Bupati, Sebelimbingan, Rabu (20/05/2026).
Kedatangan tim penilai disambut langsung oleh Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, S.Sos, bersama Ketua TP PKK Kotabaru, Suci Anisa Rusli, serta jajaran kepala SKPD terkait.
Saat membacakan sambutan tertulis Bupati Kotabaru, Wakil Bupati Syairi Mukhlis menegaskan bahwa potret masa depan daerah sangat ditentukan oleh ketahanan unit terkecilnya, yaitu keluarga. Pemkab Kotabaru memandang penilaian ini sebagai instrumen evaluasi objektif untuk memetakan program kerja ke depan.
“Keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas SDM. Kami terus berkomitmen mendorong penguatan ketahanan keluarga, peningkatan peran perempuan, perlindungan anak, serta pemberdayaan ekonomi,” ujar Syairi Mukhlis.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kotabaru, Suci Anisa Rusli, melihat verifikasi PK2D sebagai momentum strategis untuk mengukur efektivitas program pemberdayaan yang selama ini digulirkan di tingkat akar rumput.
Suci juga mengapresiasi kerja keras lintas sektor dan kader gotong royong yang menjadi motor penggerak program di lapangan.
Perwakilan Tim Penilai Provinsi Kalsel, Rosda, membeberkan bahwa proses verifikasi dilakukan secara ketat melalui observasi lapangan, wawancara aparatur, hingga validasi dokumen kesesuaian program.
Berdasarkan data rilis terbaru, Kabupaten Kotabaru berhasil mengantongi angka Indeks Kualitas Keluarga sebesar 75,91.
“Hasil ini memasukkan Kotabaru dalam kategori responsif gender dan hak anak. Ini menandakan kerja keras tim daerah sudah menunjukkan hasil konkrit yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Rosda.
Untuk periode penilaian 2025–2026, Desa Sampanahan dipilih secara resmi sebagai lokus (lokasi fokus) utama penilaian. Desa ini dinilai sukses menunjukkan lompatan progresif dalam pembenahan tata kelola keluarga dan pemberdayaan masyarakat desa selama dua tahun terakhir.
Adapun aspek utama yang diaudit oleh tim provinsi meliputi:
- Capaian indikator kesejahteraan keluarga.
- Efektivitas serapan program di tingkat desa.
- Peran aktif kelembagaan lokal (PKK Desa dan Posyandu)
- Inovasi berbasis potensi lokal.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala DPPPAPPKB Kotabaru, Camat Sampanahan, serta pengurus inti TP PKK Kabupaten dan Kecamatan.
Tidak ada komentar